gambar-foto-kerusakan-hutan-8
Berita

Pengelolaan Hutan Kacau, Negara Rugi Rp 19 Triliun

1

TEMPO.CO, Jakarta: Kerugian negara akibat buruknya pengelolaan hutan mencapai Rp 19 triliun. Jumlah ini tidak sebanding dengan pendapatan negara dari pemanfaatan kawasan hutan yang diklaim Kementerian Kehutanan mencapai Rp 1,25 triliun.

Hal itu diungkapkan Manager Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Mukri Friatna, di Jakarta, Jumat, 16 Mei 2014.

Menurut Mukri, ada empat faktor mendasar yang membuat kerugian negara demikian besar dari pengelolaan hutan. Pertama, kasus illegal logging yang kian marak merambah hutan Indonesia. Kedua, kesalahan pemerintah menetapkan pengelolaan hutan sebagai penerimaan negara bukan pajak. Ketiga, beroperasinya perusahaan tambang di dalam kawasan hutan. Keempat, izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak tertib.

Mukri menggarisbawahi bahwa masalah pengelolaan hutan melalui mekanisme penerimaan negara bukan pajak yang sangat kontroversial. “Selama ini sistem yang dikenakan kepada perusahaan ialah pembayaran royalti sehingga sifatnya tidak bisa memaksa bila mereka tidak tertib membayar,” kata Mukri.

Ia juga melihat akibat ketidaktegasan pemerintah merancang aturan dalam hal penerimaan negara dari pengelolaan hutan, sekitar 700 perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan di Kalimantan, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Tidak memiliki NPWP kan artinya mereka tidak membayar pajak dari kegiatan pemanfaatan hutan, dan itu semua perusahaan tambang,” ujarnya. (Baca juga: Dalam Satu Tahun 2 Juta Hektare Hutan Dibabat)

Ia ungkapkan kebocoran penerimaan negara dari sektor kehutanan ini paling banyak terjadi di daerah yang luasan hutannya masih sangat besar. “Kalimantan, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh paling tinggi kebocorannya,” kata Mukri. Ia berharap pemerintah segera merevisi sistem penerimaan negara dari pemanfaatan hutan dari non-pajak menjadi wajib pajak.

“Kalau sistemnya wajib pajak, negara bisa memaksa. Perusahaan yang tidak membayar bisa dipidanakan dan izin eksplorasinya dicabut,” kata Mukri.

RAYMUNDUS RIKANG R.W.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/05/17/206578294/Pengelolaan-Hutan-Kacau-Negara-Rugi-Rp-19-Triliun

Related Posts

1 Comment

  1. asrardesymi 2 July, 2014 at 7:25 am -  Reply

    wadah modern buat berkomunikasi…….membuat kita merdekaaaa….

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertising

  • Tambak Udang

    Peluang Kembangkan Budidaya Tambak Udang Sangat Besar

    Peluang membuka tambak di seputaran Pantai Depok dan Parangtritis terbuka lebar. Hal ini tidak lain karena negara-negara penghasil udang utama dunia seperti India, Thailand, China, Vietnam, dan Meksiko mengalami penurunan. Produksi udang di berbagai dunia sedang ambleg, sehingga kesempatan untuk mengembangkan tambak udang sangat besar. Gumuk pasir kemudian dikembangkan menjadi tambak udang. Melihat peluang tersebut,…

  • Lomba copy

    PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA FOTO LMMI 2014

    Berdasarkan berita acara penjurian Lomba Foto LMMI 2014 yang dilakukan pada Hari Jum’at Tanggal 06 Februari 2015, maka segenap dewan juri : 1. Soedjai Kartasasmita ( Ketua Dewan Pembina Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia “GPPI” ) 2. Risman Marah ( Institut Seni Indonesia “ISI” ) 3. Dr. Ir. Purwadi, MS ( Rektor INSTIPER Yogyakarta ) 4….

  • ACDC

    Undangan Terbuka (Rakernas I KAINSTIPER)

    No : 72/KAINSTIPER/U/XI/14 Yogyakarta, 30 November 2014 Lampiran : 1 Hal : Rakernas Kepada Yth, Seluruh Alumni INSTIPER Yogyakarta di T E M PA T Dengan Hormat Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional Keluarga Alumni Instiper (KAINSTIPER) Yogyakarta tahun 2014, dalam rangka Konsolidasi Alumni. Maka dengan ini kami mengundang Bapak Pengurus Daerah dan Pengurus…